KPK Usut Kartu Lebaran Rp1,7 M Gubernur Jabar

VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menelusuri proyek kartu lebaran Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan. Wakil Ketua Komisi Haryono Umar mengatakan pihaknya akan mendalami apakah itu proyek pribadi atau bukan.

"Akan dilihat kental urusan pribadinya atau tidak. Kalau kental urusan pribadi, sebaiknya anggaran pribadi," kata Haryono di Gedung KPK, Jakarta, Senin 6 September 2010.
Kasus ini mencuat berkait dengan rencana Heryawan menyebar kartu ucapan Idul Fitri sebanyak 450 ribu buah. Jumlah ini setara dengan 1 persen 43 juta penduduk Jawa Barat. Nilainya fantastis, mencapai Rp1,7 miliar. Peruntukannya: biaya perangko Rp675 juta dan ongkos cetak kartu Rp700 juta.

Juru Bicara KPK Johan Budi menambahkan, pejabat teras Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mendatangi Kantor KPK. Mereka menjelaskan proses pengadaan kartu lebaran tersebut.

"Tadi ada pertemuan, mereka menjelaskan tentang pengadaan itu. Dan ternyata itu sudah dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) mereka," ujarnya.

Menurut Johan, para pejabat provinsi menekankan proses pengadaan kartu lebaran sudah sesuai prosedur. "Ada tender dan sebagainya," ujarnya.

Namun, Johan mengaku belum mendapatkan data detail angka proyek bernilai sekitar Rp1,7 miliar tersebut. "Saya nggak tahu detailnya," ujarnya.
• VIVAnews