Main games gratis

Try GameAccess.ca today for FREE!

Selasa, 07 September 2010

Ahmad Potong Nadi Tolak Kartu Lebaran Rp1,7 M

VIVAnews - Asi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menentang Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berlangsung ricuh.
Hari ini, Selasa, 7 September 2010, sekitar 50 orang dari LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LSM-PENJARA), berdemonstrasi di depan gedung KPK, Jakarta. Mereka menuntut KPK mengusut Gubernur Heryawan terkait kasus proyek kartu Lebaran Rp1,7 miliar, tuduhan penyelewengan dana bantuan sosial sebesar Rp2,52 triliun, dan rekrutmen tenaga ahli melebihi kuota yang telah ditentukan.

Demonstrasi pada awalnya berlangsung tertib. Pengunjuk rasa hanya berorasi di depan puluhan polisi yang berjaga. Namun, ketika mereka mencoba masuk gedung dan dihalangi petugas, suasana langsung memanas dan terjadi aksi saling dorong. Demonstran gagal menembus barikade aparat.
Saking kesalnya, koordinator aksi itu, Achmad Fachrie, menghantamkan sebuah gelas ke kepalanya. Setelah itu, masya Allah, pecahan gelas dia sayatkan ke pergelangan tangannya. Darah segar pun langsung mengucur.
Dalam kondisi luka, Ahmad menerobos barikade aparat. Melihat aksi nekat itu, petugas pun membiarkan pria separuh baya itu berlari memasuki gedung KPK. Di lobi, Ahmad histeris. Dia berteriak-teriak meminta pimpinan KPK menemui dia dan rombongan.
"Ini simbol darah rakyat. Jangan sampai ada yang meninggal di sini karena tidak ada satupun orang KPK yang menemui kami," ujarnya, Selasa, 7 September 2010.

Kenekatan Ahmad membuat petugas luluh. Pengunjuk rasa dibiarkan masuk dan akhirnya ditemui oleh Staf Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK, Imam Harmudi.

Laporan itu bermuara di tiga perkara. Yang pertama, soal pengangkatan staf ahli gubernur yang dinilai melebihi kuota. Menurut Ahmad, berdasarkan PP No 41/2007 tentang Perangkat Organisasi Pemerintah Daerah, staf ahli gubernur ditetapkan paling banyak lima orang, tetapi Heryawan mengangkat 12 staf ahli.

"Gaji tenaga ahli dimaksud ditetapkan bervariasi antara Rp12,9 - Rp14 juta per bulan, dan ternyata diambil dari uang rakyat (dana APBD)," kata Ahmad.

Pendemo juga melaporkan dugaan penyelewengan dana bantuan sosial tahun anggaran 2009, sebesar Rp2,52 triliun. Ketiga, mereka meminta KPK mengusut dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan kartu lebaran senilai Rp1,7 miliar.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan KPK akan menelaah pengaduan tersebut. "Sesuai dengan aturan di kita, tentu ditelaah dahulu apakah yang dilaporkan valid atau tidak," kata Johan.
• VIVAnews

Tidak ada komentar:

Posting Komentar